![]() |
| AI-generated illustration |
“Ngapain ikut SIG!”
“SIG nggak penting!”
“SIG hanya membuat perempuan pintar melawan!”
Katanya.....
Miris sekali mendengar narasi tersebut dari sebagian kader.
Sebuah kegiatan yang murni berangkat dari kegelisahan dan tanggung jawab
kaderisasi justru dipandang secara amoral. Oleh karena itu, saya tertarik untuk
menulis artikel ini.
Sebelum menjawab apakah SIG itu wajib atau tidak, mari kita
pahami bersama: apa itu SIG?
SIG (Sekolah Islam Gender) merupakan kegiatan kaderisasi
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI). KOPRI merupakan badan
semiotonom PMII yang berfokus pada pengembangan kapasitas kader perempuan
dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender. Dengan semangat tersebut, KOPRI
menyelenggarakan berbagai program untuk mencetak kader perempuan yang memiliki
kapasitas dan ruang yang setara dengan laki-laki.
Bagi sebagian orang, tidak dapat kita pungkiri bahwa
perempuan selalu dianggap sebagai “makhluk domestik”. Padahal, seluruh manusia
di muka bumi ini lahir dari rahim seorang perempuan dan memiliki utang besar
kepada seorang ibu yang telah memberikan kehidupan. Sering kali terjadi di
sekitar kita, perempuan yang berani menyampaikan pendapat dianggap terlalu
emosional, perempuan yang berani memimpin dipandang tidak pantas, bahkan
perempuan yang kritis dicap suka membantah. Padahal, persoalannya bukan terletak
pada keberanian perempuan untuk berbicara, melainkan pada cara pandang kita
yang masih menganggap suara perempuan sebagai sesuatu yang tidak wajar.
Di sinilah pentingnya kita memahami kesetaraan. Kesetaraan
bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sama dalam segala hal,
melainkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berpendapat, dan
mengambil peran dalam kehidupan sosial. Kesetaraan bukan pula tentang perempuan
yang ingin mengalahkan laki-laki, melainkan tentang bagaimana keduanya dapat
tumbuh tanpa saling membatasi. Sebab ketidakadilan gender tidak hanya
merugikan perempuan, tetapi juga membebani laki-laki dengan tuntutan sosial
yang membatasi ruang geraknya. Maka, memahami kesetaraan seharusnya menjadi
tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan perempuan.
Lantas, apa relevansi KOPRI dengan PMII? Bagaimana mungkin
PMII berbicara tentang keadilan dan pembebasan, tetapi masih membiarkan cara
pandang yang membatasi perempuan tumbuh di dalam organisasinya sendiri?
Baca juga: Surat Cinta Untuk Ketua Rayon dan Kopri PMII RUF Masa Khidmat 2026-2027
KOPRI hadir bukan untuk memisahkan perempuan dari perjuangan
PMII, melainkan untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut melibatkan seluruh kader
tanpa terkecuali. KOPRI menjadi ruang bagi kader perempuan untuk mengembangkan
kapasitas intelektual, ideologis, dan kepemimpinan. Dengan demikian,
keberadaan KOPRI bukanlah ancaman bagi kader laki-laki, melainkan bagian dari
upaya PMII untuk membangun organisasi yang lebih adil dan inklusif.
Lalu, apakah SIG itu wajib? Jika yang dimaksud adalah
kewajiban administratif, tentu kita perlu merujuk pada ketentuan organisasi
yang berlaku. Namun, jika pertanyaannya adalah apakah SIG penting bagi kader
PMII, maka jawabannya tidak sesederhana wajib atau tidak wajib. SIG merupakan
ruang kaderisasi untuk memperkuat kesadaran ideologis, intelektual, dan
kepemimpinan kader perempuan. Melalui SIG, kader diajak memahami persoalan
gender, mengenali ketidakadilan, serta membangun keberanian untuk mengambil peran
dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat.
Apakah pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender
hanya dibutuhkan oleh kader perempuan? Tentu tidak. Kader laki-laki juga perlu
memahami bagaimana ketidakadilan gender bekerja dan bagaimana relasi yang lebih
adil dapat dibangun. Sebab, ketidakadilan tidak akan selesai hanya dengan
membekali perempuan untuk melawannya, melainkan juga membutuhkan kesadaran
laki-laki untuk tidak melanggengkan praktik-praktik yang merugikan perempuan.
Maka, SIG bukan sekadar urusan KOPRI, melainkan bagian dari tanggung jawab
kaderisasi PMII secara keseluruhan.
Ketika ada yang mengatakan bahwa SIG hanya membuat perempuan
pintar melawan, kita perlu bertanya kembali pada diri kita: apakah keberanian
perempuan menyampaikan pendapat memang harus selalu dianggap sebagai ancaman?
Kita perlu membedakan sikap kritis dengan sikap tidak menghargai orang lain.
Kader yang kritis bukanlah kader yang selalu membantah, melainkan kader yang
mampu mempertanyakan sesuatu dengan argumentasi dan bertanggung jawab atas
argumennya. Jika SIG mampu membangun kesadaran tersebut, maka keberadaannya
justru sejalan dengan cita-cita PMII untuk melahirkan kader yang berilmu,
cakap, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, SIG bukan sekadar persoalan wajib atau tidak
wajib, hadir atau tidak hadir. Ia merupakan bagian dari ikhtiar kaderisasi
untuk membangun kesadaran bahwa perjuangan PMII tidak akan pernah selesai
selama masih ada cara pandang yang membatasi manusia berdasarkan jenis
kelaminnya. Sebab, militansi kader tidak hanya diukur dari seberapa sering ia
hadir dalam kegiatan organisasi, tetapi juga dari sejauh mana ia memahami
nilai-nilai yang diperjuangkannya. Jangan sampai kita begitu lantang berbicara
tentang keadilan di luar organisasi, tetapi justru abai ketika keadilan itu
perlu diperjuangkan di dalam tubuh PMII sendiri.
Sebelum menyebut SIG tidak penting, ada baiknya kita
bertanya kepada diri sendiri: sudah sejauh mana kita memahami perjuangan yang
selama ini kita banggakan?
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq
Wallahu A'lam Bishawab
Wal Afwu Minkum




Posting Komentar