no fucking license
Bookmark

Di Balik Asap Kalimantan: Membongkar Mitos Bencana Alam melalui Semiotika Roland Barthes

 

sumber foto : tempo.co
Pada 7 Oktober 2026, gugatan perwakilan kelompok terkait krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak. Empat pihak penggugat, termasuk perwakilan organisasi masyarakat adat, menuduh pemerintah lalai mencegah dan menangani kebakaran yang berulang. Di luar pengadilan, anggota Aliansi Nafas Kalbar membentangkan spanduk bertuliskan, “Haze is not a natural disaster, haze is a crime” atau “Kabut asap bukan bencana alam, kabut asap adalah kejahatan.”  Baca pada laporan The Jakarta Post/AFP, “Pontianak court hears ‘negligence’ complaint against state over fires, haze” (7 Oktober 2026). Slogan tersebut merupakan sikap kritis masyarakat, bukan putusan hukum yang telah membuktikan adanya kejahatan. Namun, pernyataan itu membuka pertanyaan mendasar: ketika asap terus menyelimuti Kalimantan, apakah kita cukup menjelaskannya sebagai akibat kemarau dan cuaca ekstrem, atau perlu menelusuri keputusan manusia serta struktur kekuasaan yang turut membentuk krisis ekologis tersebut?

Pertanyaan tersebut tidak berarti mengabaikan faktor alam. Dalam laporan 17 September 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa fenomena El Niño kategori sangat kuat, bersamaan dengan kondisi musim kemarau, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan satelit pada 7–16 September 2026, BMKG mencatat 3.177 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Tengah dan 1.088 titik di Kalimantan Barat. Laporan tersebut termuat dalam laporan resmi BMKG, “Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan Periode 18–24 September 2026” (17 September 2026). Data tersebut menunjukkan besarnya risiko kebakaran, tetapi titik panas tidak dengan sendirinya membuktikan penyebab kebakaran ataupun pihak yang bertanggung jawab. Faktor iklim membantu menjelaskan kondisi yang mempermudah api menyebar, tetapi belum menjawab seluruh persoalan mengenai penggunaan lahan, kerentanan ekosistem, dan pelaksanaan kewajiban pencegahan. 

Di sinilah persoalan bahasa menjadi penting. Istilah bencana alam dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang menimbulkan kerusakan luas. Namun, istilah tersebut menjadi problematis ketika diperlakukan sebagai penjelasan tunggal yang seolah-olah menempatkan kebakaran sepenuhnya di luar kendali manusia. Ketika perhatian publik berhenti pada kemarau panjang atau fenomena El Niño, pertanyaan mengenai pengelolaan lahan, pengawasan kawasan, dan pertanggungjawaban para pihak berisiko kehilangan tempat. Persoalannya bukan mempertentangkan alam dengan manusia, melainkan mempertanyakan bagaimana suatu penjelasan dapat menonjolkan satu faktor sekaligus membuat faktor lainnya kurang terlihat.

Untuk memahami persoalan tersebut, semiotika Roland Barthes menawarkan perangkat analisis yang relevan. Barthes menunjukkan bahwa tanda tidak hanya menyampaikan makna literal, tetapi juga dapat membawa makna sosial dan ideologis. Melalui konsep denotasi, konotasi, dan mitos, suatu peristiwa dapat ditelaah bukan hanya berdasarkan apa yang terlihat, melainkan juga berdasarkan cara maknanya dibentuk dan diterima dalam masyarakat. Mitos, dalam pengertian Barthes, bukan sekadar cerita fiktif, melainkan mekanisme pemaknaan yang dapat membuat konstruksi historis dan ideologis tampil seolah-olah alamiah. Definisi tersebut dapat kita jumpai pada artikel Ikwan Setiawan yang berjudul “Eksnomisasi Politik dalam Narasi: Konseptualisasi Pemikiran Mitologis Roland Barthes dan Implikasi Metodologisnya dalam Kajian Sastra”. Artikel tersebut juga membahas hubungan mitos, naturalisasi ideologi, dan kepentingan politik dominan.

Pada tingkat denotasi, karhutla merupakan peristiwa material yang dapat diamati: vegetasi terbakar, lahan gambut mengalami kebakaran, asap mencemari udara, dan masyarakat menghadapi dampaknya. Keadaan tersebut dapat diperiksa melalui pengamatan lapangan, pemantauan titik panas, pengukuran kualitas udara, serta penyelidikan terhadap lokasi kebakaran. Data semacam ini memberikan dasar untuk memahami skala kerusakan. Namun, data tentang kebakaran dan pencemaran udara tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana api bermula, apakah terdapat pelanggaran, atau siapa yang harus mempertanggungjawabkan kerusakan tersebut.

Persoalan pemaknaan muncul ketika fakta material disampaikan melalui penekanan tertentu. Pada tingkat konotasi, kemarau panjang dan El Niño dapat membentuk pemahaman bahwa karhutla terutama merupakan akibat kondisi alam. Pemaknaan itu tidak otomatis keliru karena faktor iklim memang relevan. Namun, apabila pembicaraan hanya berpusat pada cuaca dan mengabaikan kondisi lahan serta tata kelola lingkungan, penjelasan yang disampaikan menjadi tidak lengkap. Sebaliknya, pemberitaan yang membahas kerusakan ekosistem gambut, riwayat penggunaan lahan, dan pengawasan konsesi membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas.

Perbedaan penekanan tersebut terlihat dalam laporan Reuters pada 5 Oktober 2026 mengenai peringatan kelompok lingkungan agar pemerintah tidak lengah meskipun jumlah titik panas menurun. Dalam laporan tersebut, Kementerian Kehutanan menyebut penurunan jumlah titik panas hampir setengah dalam periode pemantauan tertentu. Namun, kelompok perlindungan gambut Pantau Gambut mengingatkan bahwa penurunan titik panas tidak cukup dijadikan indikator keberhasilan karena kebakaran di lahan gambut dapat membara di bawah permukaan tanah dan kembali muncul. Reuters juga melaporkan bahwa, menurut Pantau Gambut, hanya sekitar tiga persen lahan gambut yang rusak akibat kebakaran selama 2015–2019 telah dipulihkan menjadi hutan. Informasi ini memperlihatkan perbedaan antara perkembangan indikator jangka pendek dan persoalan pemulihan ekosistem yang membutuhkan waktu lebih panjang. 

Dari proses pemaknaan tersebut, kita dapat memahami bagaimana mitos bekerja. Ketika karhutla terus dijelaskan sebagai akibat keadaan alam yang tidak terhindarkan, terbuka kemungkinan terbentuknya anggapan bahwa kebakaran merupakan siklus tahunan yang hanya perlu ditangani ketika terjadi. Penjelasan mengenai cuaca kemudian berpotensi bergeser menjadi pembenaran untuk tidak mempertanyakan aspek lain dari krisis. Mitos yang perlu dibongkar bukanlah anggapan bahwa semua kebakaran sengaja dilakukan oleh perusahaan, melainkan keyakinan bahwa kebakaran sepenuhnya merupakan takdir ekologis yang tidak dapat dicegah dan tidak memiliki dimensi sosial-politik.

Baca juga: Darurat Banjir dan Tubuh Gajah, Menakar Batas Etika Negara

Penting untuk ditegaskan bahwa pembentukan mitos tidak selalu berarti terdapat pihak yang secara sengaja merancang kebohongan. Suatu pemaknaan dapat menjadi dominan melalui pengulangan, kebiasaan, dan pilihan sudut pandang tanpa harus berangkat dari konspirasi yang terorganisasi. Karena itu, kritik terhadap bahasa pemberitaan tidak seharusnya langsung berubah menjadi tuduhan bahwa seluruh media atau pejabat publik sengaja melindungi kepentingan korporasi. Yang perlu diperiksa ialah bagaimana suatu narasi dibentuk, aspek apa yang ditonjolkan atau diabaikan, serta bagaimana narasi tersebut memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab atas krisis ekologis.

Hubungan antara bahasa dan pertanggungjawaban juga dapat ditemukan dalam penelitian Rini Astuti dan Yuti Ariani Fatimah yang terbit dalam jurnal Environmental Science & Policy pada 2024. Artikel tersebut mengkaji penggunaan pengetahuan ahli dalam persidangan kasus kebakaran perkebunan di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian ahli yang terafiliasi dengan industri menafsirkan bukti ilmiah untuk mendukung kepentingan pihak yang mereka wakili. Dalam perkara yang diteliti, kebakaran di wilayah konsesi dibingkai sebagai bencana alam akibat cuaca ekstrem, sedangkan batas konsesi yang saling bertumpang tindih digunakan untuk mengalihkan persoalan tanggung jawab kepada masyarakat lokal.

Temuan itu tidak membuktikan bahwa seluruh perusahaan menggunakan strategi yang sama atau bahwa semua kebakaran disebabkan oleh aktivitas korporasi. Ruang lingkup penelitian tersebut adalah perkara kebakaran perkebunan yang diperiksa di pengadilan, bukan seluruh pemberitaan media ataupun seluruh kejadian karhutla di Kalimantan. Namun, penelitian tersebut menunjukkan secara konkret bahwa penjelasan mengenai kebakaran dapat menjadi bagian dari pertarungan kepentingan. Bahasa tentang cuaca, bukti ilmiah, dan batas konsesi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga dapat memengaruhi bagaimana tanggung jawab diperdebatkan dan dinilai.

Dengan demikian, kritik terhadap mitos bencana alam memperoleh pijakan yang lebih jelas. Persoalannya bukan bahwa faktor alam sengaja diciptakan sebagai alasan palsu, melainkan bahwa penekanan pada faktor alam dapat menjadi problematis ketika digunakan untuk mengesampingkan bukti mengenai tindakan manusia dan tanggung jawab kelembagaan. Pada titik inilah semiotika membantu kita melihat bahwa cara sebuah peristiwa dijelaskan memiliki konsekuensi terhadap cara masyarakat menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Persoalan pembingkaian juga berkaitan dengan posisi masyarakat lokal. Dalam pemberitaan dan kebijakan mengenai karhutla, praktik perladangan berpindah, perlu diperiksa secara kritis agar tidak serta-merta disamakan dengan seluruh bentuk pembukaan lahan yang memicu kebakaran. Penelitian Paul Hasan Thung yang terbit dalam jurnal Human Ecology pada 2018. Artikel tersebut mengkaji penerapan larangan penggunaan api dalam pertanian berpindah di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, setelah krisis kabut asap 2015. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan dan pengamatan lapangan, penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang praktik perladangan, dampak penggunaan api, dan kebijakan penanganan kabut asap.

Penelitian itu mengingatkan bahwa penggunaan api dalam pertanian subsisten tidak dapat begitu saja disamakan dengan pembakaran lahan gambut untuk kepentingan perkebunan skala besar. Keduanya harus dinilai berdasarkan kondisi lahan, skala penggunaan api, praktik pengendalian, dan bukti mengenai dampaknya. Pembedaan ini bukan bentuk pembenaran terhadap praktik pembakaran yang merusak, melainkan upaya menghindari generalisasi yang dapat mengarahkan tuduhan kepada kelompok tertentu tanpa pemeriksaan yang memadai. 

Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dengan bagaimana lahan dikuasai, dimanfaatkan, dan diawasi. Kondisi ekosistem gambut yang rusak dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran, sementara keputusan mengenai pemanfaatan lahan dan pelaksanaan pengawasan turut menentukan kemampuan suatu wilayah mencegah serta menangani api. Karena itu, pertanyaan tentang tanggung jawab perlu diarahkan kepada bukti mengenai riwayat penggunaan lahan, kepatuhan terhadap kewajiban lingkungan, dan hasil penyelidikan atas setiap peristiwa.

Kritik terhadap tata kelola tidak berarti bahwa setiap kebakaran pasti disebabkan oleh korporasi atau semua pemegang konsesi memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab harus ditentukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, penjelasan mengenai kemarau panjang juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kemungkinan kelalaian atau pelanggaran. Pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan setara, baik terhadap individu maupun badan usaha, dengan mempertimbangkan peran masing-masing pihak.

Masyarakat adat dan komunitas lokal juga perlu diposisikan secara adil. Mereka dapat menanggung dampak berupa gangguan kesehatan, kehilangan penghidupan, dan kerusakan ruang hidup akibat kebakaran. Pada saat yang sama, mereka tidak seharusnya hanya dipandang sebagai objek kebijakan atau sasaran penegakan hukum. Pengetahuan lokal dan keterlibatan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan lingkungan, tanpa mengabaikan keharusan untuk memeriksa setiap dugaan pelanggaran berdasarkan bukti. Keadilan ekologis menuntut agar perlindungan dan tanggung jawab lingkungan tidak dibagikan secara sewenang-wenang.

Persoalan ini sekaligus menyentuh dimensi etika. Dalam Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man., Seyyed Hossein Nasr mengkritik pandangan yang memisahkan manusia dari alam dan menjadikan alam semata-mata sebagai objek penguasaan. Perspektif tersebut relevan untuk mengingatkan bahwa kerusakan ekologis tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga dengan nilai yang mendasari hubungan manusia dengan lingkungan. Alam tidak dapat diperlakukan sebatas sumber daya ekonomi, sebab keberlangsungannya berkaitan dengan kehidupan manusia dan generasi mendatang.

Sementara itu, pemikiran Sayyid Qutb dalam karyanya Social Justice in Islam menawarkan perspektif untuk memahami persoalan keadilan dalam kehidupan sosial. Gagasan tersebut relevan untuk membaca krisis ekologis, terutama ketika dampak kerusakan lingkungan justru lebih banyak ditanggung oleh masyarakat yang memiliki sumber daya dan daya tawar terbatas, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi lebih besar tidak selalu menanggung beban yang sebanding. Dalam konteks karhutla Kalimantan, persoalan ini mengarahkan perhatian pada bagaimana tanggung jawab lingkungan dijalankan dan bagaimana perlindungan terhadap masyarakat terdampak diwujudkan. Dengan demikian, keadilan sosial tidak hanya menyangkut distribusi kesejahteraan, tetapi juga menyangkut pembagian risiko dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Meski demikian, penentuan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada bukti empiris serta proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Baca juga: Pengaruh Hilangnya 10 Juta Hektar Hutan Pada Iklim Indonesia

Membongkar mitos bencana alam perlu diterjemahkan ke dalam pembenahan tata kelola lingkungan. Pemerintah perlu membuka data penggunaan lahan dan wilayah terdampak agar publik dapat menilai hubungan antara kebakaran, kondisi kawasan, dan kewajiban para pihak. Pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran perlu diperkuat, sedangkan dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang transparan. Pada saat yang sama, perlindungan serta pemulihan ekosistem gambut harus menjadi agenda jangka panjang. Masyarakat lokal juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan, bukan semata-mata ditempatkan sebagai objek larangan atau sasaran penindakan.

Penanganan darurat, seperti pembagian masker, pelayanan kesehatan, pemadaman, dan operasi modifikasi cuaca, tetap diperlukan untuk mengurangi dampak langsung. Namun, langkah-langkah tersebut tidak dapat menggantikan pemeriksaan terhadap penyebab kebakaran dan perbaikan kondisi yang membuat suatu wilayah rentan terbakar. Kebijakan pencegahan perlu berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar. Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari berkurangnya titik panas dalam satu periode, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran berulang dan memulihkan ekosistem yang rusak.

Pada akhirnya, asap yang menyelimuti Kalimantan bukan hanya persoalan kualitas udara, melainkan juga ujian bagi cara kita memahami dan mengelola krisis ekologis. Menyebut karhutla sebagai bencana alam tidak selalu salah. Yang perlu ditolak adalah penjelasan yang menjadikan faktor alam sebagai kesimpulan akhir, sehingga keputusan manusia, tata kelola lahan, dan tanggung jawab kelembagaan tidak lagi dipertanyakan. Semiotika Roland Barthes membantu kita melihat bagaimana suatu makna dapat diterima sebagai kewajaran, sementara politik ekologi dan etika keadilan mengingatkan bahwa setiap kerusakan perlu ditelusuri penyebab serta dampaknya secara adil. Membongkar mitos berarti membuka kembali ruang bagi bukti, kritik, dan pertanggungjawaban. Sebab, menjaga Kalimantan bukan hanya tentang memadamkan api ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan bahwa penyebab kerusakan ditelusuri, dampak terhadap masyarakat ditangani, dan kebakaran yang dapat dicegah tidak terus berulang tanpa evaluasi dan tanggung jawab yang jelas.

Farhan Fadhly Alfain Syah
Penulis
Farhan Fadhly Alfain Syah
Farhan Fadhly Alfain Syah merupakan mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat serta berupaya membaca realitas melalui tulisan yang kritis dan reflektif.
Posting Komentar

Posting Komentar